PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Sekalipun pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus digenjot di tengah wabah pandemi Covid-19 tetapi pemerintah tidak menutup-nutupi fakta masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni dan berkualitas. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah untuk penyediaan hunian sekaligus memberikan pelayanan terkait hunian yang baik kepada masyarakat.
Demikian diungkap oleh Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat memberikan sambutan pengarahan pada Puncak Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Menurut Basuki, adanya pandemi Covid-19 tahun ini membuat masyarakat lebih banyak melakukan aktifitasnya dari rumah. Hal tersebut dilakukan agar mereka bisa terhindar dari paparan virus tersebut. Meskipun demikian, pemerintah juga diingatkan bahwa masih ada bagian dari rakyat yang masih tinggal di hunian yang tidak layak huni sehingga memerlukan intervensi dari pemerintah melalui penyaluran pembangunan dengan APBN.
“Masih ada lagi bagian rakyat kita di bawah yang perlu dilayani melalui APBN. Hal itu bisa dilaksanakan melalui pembangunan rumah susun, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya serta dukungan perbankan dan pengembang perumahan. Kita ingin tingkatkan hasil pembangunan rumah yang berkualitas untuk melayani masyarakat lebih baik ,” ujar Basuki.
Untuk mendukung penyediaan perumahan, pemerintah lewat Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp5 triliun untuk membangun hunian bagi masyarakat melalui Direktorat Jenderal Perumahan. Sedangkan alokasi untuk pembiayaan perumahan bersubsidi pemerintah telah mengganggarkan Rp28,2 triliun. “Untuk pembiayaan perumahan kita bekerja sama dengan bank penuyalur kredit bersubsidi seperti BTN, BPD, BRI dan bank swasta nasional lainnya serta BP Tapera,” ujar Basuki.
Berbagai program seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penyaluran bantuan prasarana , sarana dan utilitas (PSU) rumah bersubsidi, kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi terus dilakukan. Termasuk dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta melalui CSR juga terus dilaksanakan. Kebijakan di sektor perumahan juga terus dipermudah dengan penyederhanaan pengusulan bantuan perumahan melalui aplikasi Sistem Bantuan Perumahan (SIBARU).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid baik secara online dan offline tersebut, tampak hadir Direktur Jenderal Perumahan, Khalawi Abdul hamid, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry TZ, Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo, pejabat di lingkungan Kementerian PUPR serta generasi muda (Genmud) Perumahan dan Genmud PUPR.
