Selain pembangunan bendungan di hulu, langkah terbaik dalam mencegah banjir di hilir adalah melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Konsep ini tentu beda dengan yang pernah disampaikan Anies Baswedan.

Propertiterkini.com – Banjir yang sering melanda Ibukota Negara, Jakarta, juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, selain Provinsi DKI Jakarta. Antisipasi tentu harus dilakukan di hulu dan hilir.

Baca Juga: Keren, Penataan Kalimalang Seperti Sungai di Korea

Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika mengecek langsung progres pembangunan dua bendungan di Jawa Barat. Kedua bendungan tersebut, yakni Bendungan Sukamahi yang terletak di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dan Bendungan Ciawi yang kurang lebih berjarak 4,5 kilometer dari Bendungan Sukamahi.

“Ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir di Jakarta yang dikerjakan di hulu,” ujar Presiden di lokasi Bendungan Sukamahi, Rabu (26/12/2018).

Bendungan ini difungsikan untuk menahan debit air dan mengurangi potensi banjir saat musim hujan khususnya di Jakarta. Baik Bendungan Sukamahi maupun Bendungan Ciawi diperkirakan akan mampu mengurangi potensi banjir di hulu Ciliwung hingga 30 persen.

Kedua bendungan ini ditargetkan akan selesai pada 2019. Soal kendala pembebasan lahan, pemerintah memastikan bahwa akan segera diselesaikan.

“Tadi disampaikan oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, bahwa Januari 2019 ini sebagian akan terselesaikan. Tinggal pembayaran lahan yang dibebaskan sehingga progres perkembangan konstruksi terus dapat berjalan.,” kata Jokowi.

Bendungan Sukamahi memiliki volume tampung sebesar 1,68 juta meter kubik atau menahan debit air 56 meter kubik per detik. Sedangkan Bendungan Ciawi memiliki volume tampung sebesar 6,45 juta kubik air atau bisa menahan debit air 365 meter kubik per detik.

Baca Juga: Jokowi: Dua Tahun, 30 Proyek Strategis Nasional Rampung

Bendungan Sukamahi dan Ciawi adalah bendungan tipe kering (dry dam) sehingga pada musim kemarau akan kering dan baru akan digenangi saat musim hujan. Kedua bendungan memiliki daya tampung 8,13 juta meter kubik dan berfungsi menahan aliran permukaan yang berasal dari daerah hulu Gunung Gede dan Gunung Pangrango selama kurang lebih 4 jam dan mengalirkannya ke Sungai Ciliwung melalui terowongan secara konstan dengan debit rencana Q50.

Berdasarkan data per 26 Desember 2018, progres konstruksi Bendungan Sukamahi sebesar 14 persen. Sedangkan lahan yang sudah dibebaskan seluas 18,6 hektar atau 38,68% dari kebutuhan 46,69 hektar.

Adapun progres konstruksi Bendungan Ciawi sebesar 9,22%, progres pengadaan lahan yakni sudah dilakukan pembayaran 24,03 hektar atau 31,73% dari total kebutuhan 76,6 hektar. Pengadaan lahan dilakukan dengan skema dana talangan dimana kontraktor membiayai terlebih dahulu dan nantinya akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Normalisasi

bendungan di bogor, jawa barat

Di sisi hilir, normalisasi Sungai Ciliwung menjadi langkah terbaik dan mendesak untuk dilakukan. Kondisi sungai yang dangkal dan semakin sempit harus diantisipasi dengan pengerjaan normalisasi.

Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukannya.

“Di hilirnya dilakukan dengan upaya memperlebar Ciliwung, membangun sodetan Ciliwung ke BKT (banjir kanal timur), kemudian yang dilakukan Pak Gubernur sekarang membuat sumur-sumur besar resapan, dan drainase-drainase dibersihkan. Saya kira kalau itu berjalan semuanya insyaallah akan mengurangi banyak potensi banjir,” kata Jokowi dalam kunjungan kerja yang juga diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut.

Terkait upaya pencegahan di hilir tersebut, Anies sendiri pernah menyampaikan konsepnya, yakni “naturalisasi” yang berbeda dengan istilah “normalisasi”. Menurut dia, naturalisasi sungai adalah sebuah konsep untuk mengembalikan sungai menjadi ekosistem yang natural dan alamiah.

Baca Juga: Penyegelan Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta, Anies Salah Langkah?

Konsep naturalisasi sungai ini juga disampaikan Anies Baswedan saat berkunjung ke Pluit, Jakarta Utara, awal tahun ini. Dia membandingkannya dengan normalisasi sungai era gubernur sebelumnya.

“Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan,” ujar Anies, waktu itu.

Meski demikian, tahap awal pengerjaan naturalisasi juga toh akan dilakukan dengan normalisasi sungai lantaran permukaan dan lebar sungai yang sangat menyempit.