Jika rencana integrasi koridor Jakarta-Bandung terwujud, lalu penyatuan kawasan industri di Bekasi hingga Purwakarta (Bekapur) benar-benar dilakukan, apa yang akan terjadi?

Beberapa pengusaha dan investor mencemaskan kondisi ini, jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antar pengelola yang dan pemda di tiga wilayah (Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) tersebut.

Namun, optimisme juga tumbuh dari para pengusaha properti akan pesatnya Megapolitan Jakarta-Bandung 2045. Berikut opini dari beberapa narasumber yang diwawancarai belum lama ini:

Baca Juga:

 

Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia

“Jangan Ada Duplikasi Kewenangan”

Rencana pengembangan Bekapur harus diikuti dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik. Mulai dari perizinan hingga infrastruktur. Untuk perizinan tentu harus lebih cepat, transparan, efisien, dan harus lebih punya kepastian. Intinya supaya investor yang sudah menanamkan investasinya bisa bertahan terus dan ekspansif, tidak hengkang ke luar negeri. Termasuk industri baru bisa lebih mudah masuk, tanpa ada keraguan.

Terkait dengan infrastruktur dan utilitas, selain pengembangan jalan dan transportasi massal seperti saat ini, tetapi ke depannya juga diharapkan ada jalan antar kawasan. Mulai dari Cibitung, Cikarang, masuk ke Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Ini dimaksudkan agar kendaraan yang menuju ke industri-indutri di Bekapur tidak harus membebani Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Sehingga tol tersebut bisa dimaksimalkan untuk kepentingan umum, tidak hanya industri.

Kemudian yang terpenting adalah badan yang kelak dibentuk untuk menangani kawasan industri jangan sampai tumpang tindih kewenangan dengan Pemda di Bekapur. Seperti yang terjadi di Batam, justru akan menjadi beban baru buat investor. Kalau mau otonom, betul-betul otonom. Segala pengurusan perizinan tidak perlu lagi ke pemda kabupaten.

 

I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian

“Bekapur Tidak Bisa Masuk KEK”

Saat ini sedang dibuat kajian akademis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk satu kawasan ekonomi terpadu Bekapur. Dalam pemikiran kami diarahkan untuk menjadi pusat-pusat industri modern. Tidak harus otomotif saja, bisa ke industri elektronik atau industri 4.0 (four point zero). Intinya kita mengantisipasi perkembangan industri generasi keempat.

Dalam kajian tersebut juga nantinya akan ditentukan formula yang tepat, apakah nantinya berbentuk Kawasan Ekonomi Terpadu atau lainnya. Tetapi yang jelas kalau KEK semacam bonded area, sementara Bekapur kita sebutnya zona ekonomi terpadu. Dalam zona ekonomi terpadu isinya bisa macam-macam, ada industri, pemukiman, sekolah, rumah sakit. Itu sebabnya disebut zona ekonomi terpadu. Sementara kalau KEK hanya untuk keperluan satu sektor ekonomi tertentu, misalnya, untuk kawasan ekonomi khusus industri, KEK untuk kawasan wisata. Jadi Bekapur tidak bisa kita masukan ke KEK.

Untuk mensukseskan ini, tentunya tahap awal adalah pembangunan berbagai infrastrukturnya, seperti jalan hingga transportasi modern. Ini dimatangkan terlebih dahulu. Jika semua sudah bisa dilakukan, tentu dampaknya sangat besar. Industrinya juga mungkin bisa diharapkan ke arah investasi-investasi high-tech. Kita ingin punya satu zona ekonomi yang bisa mengantisipasi revolusi industri keempat. Kita harapkan di sana akan banyak implementasi dari teknologi untuk industri 4.0.

 

Tuti Mugiastusi, General Manager SPS Group

“Infrastruktur Pendukung Sudah Terpenuhi”

Integrasi kawasan Bekapur juga merupakan bagian dari mewujudkan Megapolitan 2045. Dimana koridor Jakarta-Bandung diperkirakan akan menjadi satu kesatuan kota besar yang sangat lengkap. Seperti kawasan hunian, pusat gaya hidup, hingga kawasan industri. Integrasi Bekapur juga akan semakin memperkuat industri di sana karena tentunya akan saling mendukung, sehingga otomatis akan semakin memajukan ekonomi nasional.

Sebagai pengembang properti di wilayah Bekapur tentu sangat mendukung suksesnya rencana pemerintah menyatukan kawasan industri Bekapur. Kami sangat optimis akan terwujudkan kawasan ekonomi terpadu di Bekapur, karena segala sumber daya dan infrastruktur pendukung sudah terpenuhi. Dan di sana juga bukan cuma satu jenis industri saja, tetapi berbagai macam, sehingga di Bekapur lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia.

 

Stephanie Nany Ratnawati, Deputi Direktur Operasional PT Galuh Citarum

“Terbesar di Asia”

Kawasan industri di Bekapur boleh dibilang paling lengkap dibandingkan dengan daerah lainnya. Seperti di Karawang, bukan cuma satu jenis industri saja, melainkan banyak kawasan industri dengan berbagai produk berbeda. Sehingga jika disatukan dengan kabupaten lain, dari Bekasi sampai Purwakarta, tentu ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa besar. Bahkan akan menjadi kawasan industri terbesar di Asia.

Bisa dilihat saat ini, berbagai infrastruktur jalan dan transportasi massal diarahkan ke sana. Ada kereta cepat Jakarta-Bandung, penggandaan jalur tol, termasuk juga Pelabuhan Laut Patimban dan Kertajati International Airport. Khusus kawasan industri di Karawang sudah ditata dengan sangat rapih antara Karawang Timur dan Karawang Barat. Dimana bagian timur dikhususnya untuk industri high-tech, sedangkan di bagian barat untuk pemukiman.

Demikian juga dengan pemukiman yang juga sudah ditata, sehingga tidak sembarang lokasi bisa bangun untuk hunian. Dan kalau orang ke Karawang, pasti tahunya Kota Mandiri Galuh Mas karena di sini menjadi kawasan yang paling lengkap. Saat ini sudah ada 14 klaster hunian dengan 3 rumah sakit besar, yakni RSUD Karawang yang saat ini sudah ada, dan 2 lainnya dalam tahap pembangunan, yakni RSIA Permata dan RS Awal Bros. Kemudian ada Hotel Mercure, Gramedia World Galuh Mas, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, ritel/ruko, dan fasilitas lainnya, seperti SPBU Pertamina dan Shell.

Sumber: Majalah Property and The City