Belum semua bidang tanah di Jakarta Pusat sudah bersertifikat. Dari 149.323 bidang tanah, sampai akhir 2018, masih 9.879 bidang yang belum bersertifikat.

Propertiterkini.com – Hingga saat ini, sengketa tanah masih menjadi polemik di sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak hanya di kampung-kampung atau di pelosok tanah air, bahkan di kota-kota besar, termasuk Ibukota Jakarta pun tidak lepas dari soal ini. Di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat pun ternyata belum semua bidang tanah sudah bersertifikat.

Baca Juga: Dulu Hanya 500 Ribu Sertifikat Tanah, Presiden Jokowi: Mau Nunggu 160 Tahun Lagi?

Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai membagikan sertifikat tanah di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi menyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat tanah kepada warga DKI Jakarta.

“Jangankan di pelosok Tanah Air, di Jakarta Pusat saja, belum semua bidang tanah sudah bersertifikat. Dari 149.323 bidang tanah di kota ini, sampai akhir 2018, masih 9.879 bidang yang belum bersertifikat,” kata Jokowi.

Untuk ini, Pemerintah menjanjikan seluruh tanah di Jakarta Pusat akan terdaftar tahun ini.

“Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia yang bertahun-tahun enggak diselesaikan. Berpuluh-puluh tahun masalah ini enggak diselesaikan,” tegas Kepala Negara.

Baca Juga: Jokowi: Tahun Depan Seluruh Jawa Barat Pegang Sertifikat Tanah

Lebih lanjut, menurut Jokowi, sengketa tanah tersebut terjadi, baik antar warga masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun masyarakat dengan perusahaan.

“Bahkan dalam satu keluarga juga masalah ini ada,” sebut Presiden.

“Oleh sebab itu, kita patut bersyukur sekarang sudah pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, yaitu sertifikat,” lanjut Presiden Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dari 126 juta bidang tanah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang bersertifikat baru sebanyak 46 juta. Sedangkan yang 80 juta belum bersertifikat.

“Hal ini karena yang lalu-lalu Kementerian ATR/Kantor BPN setahun hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat. Sehingga kalau kurangnya 80 juta berarti harus menunggu 160 tahun baru selesai,” ungkap Presiden.

Baca Juga: Apartemen di Jakarta Pusat Tawarkan Diskon Hingga 30 Persen

Oleh sebab itu, lanjutnya, pada tahun 2015, Presiden mengaku telah memerintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat proses ini. Bahkan ditargetkan sepuluh kali lipat, lima juta harus keluar sertifikat.

“Alhamdulillah bisa melampaui 5,4 juta bisa keluar. 2018 saya targetkan lagi 7 juta harus keluar. Alhamdulillah melebihi target lagi 9,4 juta keluar di 2018 kemarin. Lho artinya apa? Nyatanya kita ini bisa melakukan itu, mempercepat urusan ini bisa,” ujar Presiden Jokowi.