Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah juga pengembang lokal.

PropertiTerkini.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Kota Palembang. Proyek ini merupakan bagian dari program pembangunan perumahan berbasis komunitas yang diperuntukan bagi komunitas profesi tertentu, salah satunya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Baca Juga: Rusun Ditjen Imigrasi Kota Batam Diresmikan

Perumahan BPS Land pun akan disiapkan untuk ASN, TNI dan Polri. Demikian dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian PUPR, di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Menurutnya, pengembangan perumahan berbasis komunitas tersebut juga bagian dari upaya untuk terus mendorong peningkatan kepemilikan rumah bagi semua kalangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Perumahan untuk ASN, TNI dan Polri pun diperuntukkan bagi mereka yang belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari Pemerintah,” tegasnya.

Kolaborasi dengan Pemda dan Pengembang Lokal

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hariagung mengatakan perumahan BPS Land merupakan salah satu lokasi perumahan yang dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai lokasi pembangunan rumah berbasis komunitas diantaranya ASN, dan anggota TNI/Polri.

Baca Juga: Melirik Palembang yang Menggoda dengan Bisnis Kos-Kosan

Dukungan Kementerian PUPR berupa fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan.

“Skema pembangunan perumahan berbasis komunitas merupakan kolaborasi Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan pengembang lokal serta perbankan,” kata Yusuf.

Yusuf menambahkan pembangunan rumah ini merupakan salah satu upaya mencapai target program Satu Juta Rumah sebanyak 1.250.000 di tahun 2019.

Baca Juga: Permintaan Rumah MBR di Palembang Naik 25 Persen

Menurutnya berdasarkan data yang masuk, usulan bantuan pembangunan rumah berbasis komunitas di berbagai daerah seluruh Indonesia tahun 2020 yakni sebanyak 10.000 rumah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel siap berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Palembang.

Baca Juga: Dari Andalas, PT AWI Garap Properti di Tangerang

“Kita sudah siapkan empat rumah contoh. Insya Allah, pada tahun 2020 akan kita buat drainase, serta jalan lingkungannya dibantu Kementerian PUPR. Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR bersemangat untuk membangun rumah layak huni dan terjangkau melalui di 3 skema, yakni skema FLPP, BP2BT, dan perumahan berbasis komunitas,” terang Basyaruddin Akhmad.