PropertiTerkini.com , (JAKARTA) — Kabar gembira telah tiba untuk aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama KKP siap melakukan penjajakan rencana pembangunan rumah untuk para ASN yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia.
Untuk itu, Kementerian PUPR meminta KKP untuk mempersiapkan lahan untuk lokasi pembangunan hunian ASN serta mengajukan permohonan usulan pembangunan rumah khusus (rusus) maupun rumah susun (rusun).
Baca Juga: Diminati Milenial, Bisnis Kos-kosan Cove Catat Kenaikan Okupansi Hingga 85 Persen
Penjajakan dua instansi pemerintah ini terungkap saat ada kegiatan audiensi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Antam Novambar dengan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (29/9/2021).
Menurut Khalawi, pembangunan rumah untuk para ASN merupakan salah satu target Program Sejuta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PUPR. Hal itu dikarenakan masih banyak ASN baik bertugas di daerah saat ini belum memiliki rumah.
“Berdasarkan arahan Menteri PUPR pembangunan rumah untuk ASN khususnya mereka yang belum memiliki rumah perlu dilaksanakan dengan baik. Jadi mereka bisa tinggal di tempat yang layak huni serta fokus dalam bekerja,” ujar Khalawi.
Baca Juga: Proyek Percontohan SiPetruk Disiapkan Oktober Mendatang
Kementerian PUPR siap berkoordinasi dengan berbagai kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang membutuhkan bantuan pembangunan perumahan khususnya untuk para ASN yang benar-benar membutuhkan. Salah satunya dengan membangun rumah ASN yang bertugas di wilayah perbatasan serta pulau-pulau terluar.
Selain itu, ASN juga bisa memiliki rumah dengan membeli rumah bersubsidi yang angsurannya sangat terjangkau. Dengan demikian, mereka bisa memiliki aset rumah dan membayar angsuran dengan ringan dan biaya terjangkau.
“Rumah dinas untuk ASN saat ini memang sangat terbatas sehingga dengan pembangunan rumah ini diharapkan bisa membantu mereka untuk tinggal di rumah yang layak huni khususnya di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Kami minta KKP untuk mendata lokasi serta usulan kebutuhan rumah ASN ke Kementerian PUPR,” ujar Khalawi.
Baca Juga: Kolaborasi Kementerian PUPR – KKP Bangun Rumah ASN
Sementara itu, menurut Antam Novambar, pihaknya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kementerian PUPR yang sudah membangun perumahan ASN KKP yang bertugas di wilayah Karawang, Kendari dan Sorong.
Ke depan, KKP juga ingin mengajukan beberapa program peningkatan kesejahteraan ASN KKP yaitu permohonan untuk membangun perumahan dinas untuk ASN KKP di wilayah Indonesia di wilayah perbatasan dan pulau terluar serta beberapa lokasi prioritas seperti di Provinsi Papua, NTT dan daerah Ambon.
Selama ini di KKP, lanjut Antam, untuk perumahan dinas sangat minim. Malah boleh dikatakan tidak ada. Baru Kementerian PUPR yang membangun rumah untuk pegawai KKP. KKP dinilainya masih tergolong kementerian paling bungsu dan infrastruktur yang dibangun selama ini diutamakan untuk kantor-kantor. Baru sekarang ini KKP fokus pada penyediaan tempat tinggal pegawai.
Baca Juga: Jadi Partner Resmi PON XX Papua, Tiket Beri Diskon Besar
“Kami siap untuk menyediakan lahan untuk rumah khusus maupun rusun sehingga pemanfaatan lahan lebih optimal,” ujar Antam.
