PropertiTerkini.com, (SURAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta bisa segera terealisasi.
Saat ini, Kementerian PUPR bersama kementerian atau lembaga terkait telah menyiapkan program kolaborasi antar unit organisasi yang ada baik Program Sejuta Rumah, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), hingga penyediaan sanitasi dan air bersih agar lingkungan tempat tinggal masyarakat menjadi lebih layak huni.
Baca Juga: Pemda Diminta Fokus Program Perumahan di Kawasan Kumuh
Demikian yang mengemukaka dari Rapat Koordinasi Pengentasan Kawasan Kumuh yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Surakarta di Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (27/10/2021).
Rapat dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Perumahan yakni Direktur Rumah Swadaya KM Arsyad.
Menurut Muhadjir, saat ini pemerintah terus berupaya mengentaskan berbagai kawasan kumuh yang ada baik kawasan perkotaan maupun daerah. Hal itu diperlukan agar warga negara Indonesia bisa merasakan hasil pembangunan dengan baik khususnya di masa pandemi ini.
“Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dan berpenghasilan rendah tidak hanya membutuhkan bantuan sosial saja, tapi mereka butuh tempat tinggal yang layak,” ujar Muhadjir.
Baca Juga: Signify Tambah Motif Batik Pada Desain Luminer Cetak 3D Philips
Ia menambahkan, kegiatan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta akan menjadi proyek percontohan bagi daerah lain yang juga memiliki kawasan kumuh.
Sementara itu menurut Walikota Surakarta Gibran Rakabuming, pihaknya siap memberikan pendampingan baik penyaluran dana APBD maupun pendataan kawasan sehingga bantuannya bisa tepat sasaran. Pengentasan kawasan kumuh kalau hanya mengandalkan APBD Kota Surakarta disebutnya tidak mencukupi apalagi kawasan kumuh yang ada cukup luas.
“Terima kasih atas bantuan pemerintah pusat dan kami siap apabila Kota Surakarta jadi kota bebas kawasan kumuh,” ujar Gibran.
Menurut Arsyad, pihaknya siap melaksanakan kolaborasi program untuk mengentaskan kawasan kumuh di Indonesia.
Baca Juga: Kawan Lama Group Pastikan Living World Denpasar Beroperasi Tahun 2022
Dalam pelaksanaan di lapangan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemkot Surakarta agar masyarakat juga ikut terlibat dalam proses pekerjaannya lewat padat karya tunai.
Penataan kawasan kumuh dinilai sangat penting di masa pandemi ini agar masyarakat bisa terhindar dari paparan virus serta meningkatkan imunitas kesehatan.
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 49 rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah kawasan kumuh di Kota Surakarta akan di relokasi melalui kolaborasi Program Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR.
Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Lokasi tersebut akan ditata dengan Dana Alokasi Khusus Terintegrasi Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Butuh Teknologi Tepat Guna
“Masyarakat yang terdampak program ini akan mendapatkan hunian sementara dengan total bantuan pembangunan sekitar Rp50 juta per unit rumah. Lokasi 49 rumah tersebut berada di pinggir sungai dan kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Surakarta agar tercipta lingkungan yang nyaman dan asri,” ujar Arsyad.
